Mencermati Keselamatan Dan Keamanan Dunia Penerbangan Sipil Di Indonesia

Sebuah buku dengan 126 halaman yang dicetak hitam putih, Buku ini menjelaskan mengenai hal hal penting yang terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pada peberbangan sipil komersial terutama di Indonesia. Ditulis dengan bahasa sederhana namun dengan isi yang bermutu , mencoba menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat awam dengan dunia penerbangan sipil.

Ditulis oleh : Antonius Lisliyanto

Kutipan isi buku

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN ADALAH YANG UTAMA

“Kewajiban Maskapai Penerbangan Sipil dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Terkait dengan Upaya Pemenuhan Keselamatan dan Keamanan Penumpang”

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tujuan terselenggaranya penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan visi dan misi nya sebagai berikut :

VISI :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA YANG ANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH”.

MISI:

a. Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan; menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;

b. Mewujudkan iklim usaha dan transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable);

c. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien.

Tanggung Jawab Dan Pengawasan Pemerintah

Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:

a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerus

b. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;

c.  Penegakan   hukum   secara  konsisten    terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara administarsi berupa pencabutan sertifikat.

Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

Pemerintah antara lain :

a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Berdasarkan hasil monitoring tersebut dilakukan analisa dan evaluasi agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemui adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan diberikan peringatan untuk tindakan korektif sampai dengan 3 kali, untuk selanjutnya diambil tindakan administratif sampai dengan memberikan sanksi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan operasional pesawat udara, bagi perusahaan yang armadanya tidak memenuhi syarat kelaikan terbang maka akan di grounded dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Pemerintah melakukan pengawasan dengan tahapan :

Tahap I

Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat.

Tahap II

Melakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat (certificate holder) tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi, melalui pelaksanaan antara lain:

  • audit secara berkala;
  • surveillance;
  • ramp check;
  • en-route check;
  • proficiency check.

Standar dan Rekomendasi Keamanan ICAO.

Pada dasarnya semua standar maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh ICAO yang berpusat di Montreal adalah keputusan yang sumbernya berasal dari masukan 191 negara anggota (data tahun 2016) yang kemudian dibahas dalam Sidang Umum (General Assembly) yang diadakan 3 tahun sekali. Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan perangkat ICAO melalui ANC, Air Transport Bureau (ATB) atau Legal. Masalah tentang keselamatan yang meliputi aspek navigasi, kelaikudaraan dan operasi pesawat akan dilanjutkan dan dibahas oleh Air Navigation Commisions (ANC). Masalahkeamanan bandar udara akan dibahas oleh ATB.